Aliansi Desa Desak RUU Desa Segera Disyahkan

Tinggalkan komentar

13 Oktober 2012 oleh Suryokoco

Jakarta JP – Tanggapan pemerintah terkait RUU Desa dalam klausul masa jabatan kepala desa selama enam tahun dinilai sudah paling tepat. Alasannya sangat sederhana, karena masa jabatan tersebut cukup rasional dan sebelumnya ditetapkan atas pertimbangan yang benar-benar matang.

“Wacana masa jabatan kepada desa menjadi delapan tahun, memang terdapat dalam pembahasan RUU Desa yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR, ” ujar Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tarmizi A.Karim, di Jakarta.

Dikatakan, masa jabatan kades enam tahun merupakan yang paling rasional, sebagaimana yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah.

“Jadi dalam pandangan kita, keputusan 6 tahun itu sudah rasional dan diputuskan setelah melihat situasi yang berkembang di desa. Tidak adalah masa jabatan di atas itu”ujar mantan Pjs Gubernur Aceh itu.

Menurut Tarmizi, hal yang paling penting dalam pembahasan RUU Desa, justru terkait penguatan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa ke depan. Demikian juga terkait kuota perempuan dalam mengisi jabatan pemerintahan di desa. Hal ini menurutnya masih terus dibicarakan antara pemerintah dengan DPR.

“Dalam UU 32/2004 dan draft RUU Desa, memang belum disebutkan secara detail mengenai kuota perempuan. Namun konsep pemberdayaan masyarakat ini sangat luas pengertiannya dan bila diteliti lebih dalam, kuota perempuan sudah dimasukan di dalamnya. Jadi benar-benar ada perhatian pada seluruh aspek, termasuk aspek gender tentunya akan menjadi perhatian dalam RUU Desa,” ujarnya kemudian.

Elemen Desa

Namun tidak demikian, beberapa elemen desa yang bergabung dalam satu wadah sekretariat bersama diantaranya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karang Taruna dan Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) mendesak DPR RI untuk segera mensyahkan RUU Desa menjadi Undang-undang, hal ini sangat beralasan dimana dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tantang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 148 disebutkan bahwa tindak lanjut pembahasan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan (dua kali masa sidang).

kepala desa adalah jabatan politis yang dipilih langsung oleh rakyat dan langsung berhadapan dengan masyarakat, jadi jangan samakan dengan jabatan yang lain seperti presiden, gubernur atau bupati dan walikota” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI),   Ipin Arifin, S.Sos., MM

Ipin menambahkan, kami tidak mempermasalahkan untuk masa jabatan kepala desa enam atau delapan tahun, yang kami tuntut hanya periodesasi, yang selama ini dibatasi dua kali, kami harap untuk saat ini periodesasi ditiadakan dan pemilihan kepala desa dibatasi oleh usia yakni untuk batas akhir pencalonan kepala desa di usia enampuluh empat tahun. Hal ini beralasan karena desa memiliki keunikan dan keaneka ragaman. Terkadang masyarakatnya masih menginginkan calon tersebut memimpin desanya karena bisa menjadi panutan, namun  karena terbentur aturan mereka harus melepaskannya tapi tak jarang juga saat ini masih ada kepala desa yang sampai tiga kali periodesasi bahkan selama hidupnya jadi kepala desa juga ada” jelasnya.

Menyoal lambannya kinerja pansus RUU Desa, Ketua RPDN, Suryokoco mengatakan “jika RUU ini tidak diselesaikan sesuai jadwal, kami siap memboikot seluluh anggota pansus untuk tidak dipilih kembali pada pemilu 2014 nanti” ujarnya

Sementara Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) meminta DPR menyebutkan secara tegas organisasi Karang Taruna sebagai salah satu elemen masyarakat desa dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa.

Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus RUU Desa di Gedung DPR Jakarta, Rabu, Sekjen PNKT Harry Soeria mengatakan bahwa sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki pengurus sampai tingkat desa, Karang Taruna dapat berperan dalam mengembangkan dan menggali potensi-potensi yang ada di desa.

Dikatakannya bahwa Karang Taruna bisa dijadikan sebagai garda terdepan untuk membantu pembangunan di pedesaan. “Termasuk melaksanakan program-program pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung,” kata Harry.

Terkait dengan hal itu, PNKT mendesak DPR agar segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Desa sekaligus pula mempertimbangkan penyebutan organisasi Karang Taruna dalam UU.

Dalam RDP itu, selain PNKT, hadir pula Forum Wali Nagari se-Sumatera Barat, Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur dan Institute for Research and Empowerment untuk menyampaikan berbagai masukan mereka dalam penyusunan RUU Desa.

Ketua Pansus RUU tentang Desa Ahmad Muqowwam menyatakan bahwa DPR RI tidak bermaksud memperlambat pembahasan RUU tentang Desa. Apalagi, sampai saat ini semangat fraksi-fraksi yang ada di Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU ini sama, yakni menyelesaikan secepatnya RUU itu.

“Tidak ada sedikit pun niat kami mengulur-ngulur waktu, materi semua sudah OK, tinggal mensistematikkan kan saja. Kami berkomitmen UU ini bisa meningkatkan martabat desa,” ujar Ahmad Muqowwam.

Politisi PPP itu juga menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pasal yang dianggap krusial sehingga bisa memperlambat penyelesaian RUU. “Kita sudah konfirmasi, materi tidak ada perbaikan secara signifikan,” katanya.

Menurut Muqowan, RUU Desa yang disampaikan pemerintah memang belum menyentuh persoalan-persoalan substantif. Ibarat sebuah rumah, baru pagarnya dicat atau halamannya saja yang dibersihkan.

“Tetapi ini tantangan buat kita, bagaimana menjadi paradigma pembangunan negara, karena membangun desa adalah membangun negara, substansinya desa harus sejahtera,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa desa bukan hanya sekedar rantai komando pemerintahan, tetapi harus lebih dari itu.

“RUU Desa ini tidak sekedar tentang UU pemerintahan Desa. Ada banyak hal yang harus dirumuskan dalam RUU ini,” katanya. (jurnalpatrolinews)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: