Aliansi Desa : Jangan Ragu Kucurkan Dana Langsung Ke Desa

Tinggalkan komentar

13 Oktober 2012 oleh Suryokoco

Jakarta JP -Usulan anggaran Rp1 miliar bagi setiap desa setiap tahunnya, dipastikan akan menyedot hingga Rp70 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan yang diajukan sejumlah kalangan untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Desa ini, dinilai Mendagri Gamawan Fauzi akan sangat membebani APBN dan tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

“Saya kira usulan tersebut perlu dipikirkan kembali. Karena untuk saat ini saja, 26 persen APBN itu untuk daerah. Ini masih ditambah 20 persen lagi untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan. Kalau ditambah Rp1miliar bagi tiap desa per tahun, itu berarti APBN habis Rp70 triliun. Jadi untuk bayar utang luar negeri berapa lagi? Mana ada uang lagi?,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (12/10).

Idealnya sebagaimana undang-undang otonomi daerah menurut Gamawan, bantuan bagi desa dari APBN, diserahkan kepada kabupaten/kota untuk mengatur dan menyalurkannya. Sebab struktur organisasi desa, berada di bawah kabupaten/kota sebagaimana prinsip Otda.

“Nah kalau ini dijadikan sendiri (dana bagi desa,red) maka akan menjadi tiga lapis otda itu. Jadi kita jangan melihat desa dibela atau tidak, tapi caranya seperti apa? Kalau seperti ini, resikonya terlalu besar,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Gamawan, pada dasarnya memiliki komitmen yang kuat memajukan desa serta sejahterakan masyarakat desa. Hanya saja caranya tidak lewat memberikan anggaran langsung sebagaimana usulan sebagian kalangan. Namun dapat dilakukan lewat dana transfer daerah. “Nah untuk ini, nanti biar bupati/walikota yang atur,” ujarnya.

Oleh sebab itu jika usulan tersevut tetap dimasukkan dalam RUU Desa, maka pengawasan menurut Gamawan nantinya harus diperketat. Dan yang melakukannya tentu saja pemerintah pusat melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) kementerian terkait. “Jadi anggaran Rp1 miliar per desa per tahun itu akan kita kontrol. Pengawasan tetap dilakukan, karena tanggung jawab akhir UUD pasal 4 yakni presiden,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Ibnu Munzir menyatakan, usulan ini sudah masuk dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Dimana besaran tersebut juga melingkupi pembayaran gaji aparat desa. Baik itu mulai dari Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan sejumlah perangkat desa lainnya.

Selain itu anggaran juga dimaksudkan bagi aparat yang berprestasi. Namun apakah akan dimasukkan dalam RUU Desa, menurutnya perlu dipertimbangkan lebih dalam lagi. “Karena di satu sisi, alokasi anggaran Rp1 miliar tersebut berbahaya untuk kepala desa. Namun, di sisi lain, memang perlu untuk peningkatan desa,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar ini.

Sementara Sekretariat Bersama Elemen Desa melalui Ipin Arifin dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menilai bahwa, jika usulan satu desa diberikan dana 1 milyar per tahun maka, secara tidak langsung perekonomian, pembangunan di desa bisa berjalan dan berkembang, desa akan maju dan otomatis negara juga akan maju. “Kekwatiran pemerintah terhadap pengelolaan dana yang langsung ke desa terlalu berlebihan, padahal mereka (pemerintah.red) ingin memajukan desa tapi koq ibarat dilepas kepalanya tapi di pegangin ekornya” ujarnya.  (jurnalpatrolinews)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: