Setelah LOCAL INNOCENCE lalu apa dan kemana?

Tinggalkan komentar

31 Oktober 2012 oleh aliansidesa

Transformasi pedesaan yang menjadi kata lain dari “pembangunan pedesaan” atau “perubahan sosial berencana pedesaan” sering membuat frustrasi. ribuan desa yang lugu [LOCAL INNOCENCE], yang seolah dianggap tak bergerak setelah puluhan tahun merdeka. Kalaupun bergerak arahnya tak jelas kemana. Tetapi desa-desa terus-menerus diintervensi untuk diubah sesuai keinginan pemerintah/negara. Pertanyaannya selanjutnya: Memangnya desa harus bergerak kemana?

Ide transformasi pedesaan yang dilemparkan sebagai pengganti perubahan sosial, ini sangat menarik. Pembangunan desa dengan “pendekatan romantisme lokal  atau dlm posting status FB saya sebelumnya disebut sbg LOCAL INNOCENCE atau kenaifan lokal [gagasan yang selalu mengandaikan bahwa desa itu klasik seperti di masa lalu yang masyarakatnya guyub, lugu, polos, harmomis]”, yang ide-idenya tetap/terus saja “menari-nari” di benak/kepala Pemerintah (Departemen teknis) perlu segera DIAKHIRI. Harus dicari rute transformasi lain yang “nir-negara” [tanpa pemerintah/negara], sehingga rakyat bergerak dengan indahnya (buat Indonesia, perubahan yg nir-negara/nir-pemerintah, bisakah ya?). Apapun yang terjadi, pendekatan-pendekatan konvensional tentang pembangunan harus dicarikan “jalan lain” atau route yang agak memutar. Ibaratnya: “bila masalah kemacetan di Jakarta tak ada solusi, maka Jokowi yang baru saja terpilih tidak boleh lagi mengulang kesalahan yg telah lalu, dengan hanya sekedar membangun jalan dan menambah busway seperti pembangunan konvensional membuat kesalahan di masa lalu”. Harus ada “loncatan2”, sekalipun resikonya mematikan. Pertanyaannya: loncatannya setinggi apa? Kemana arahnya? Siapa yg memimpin loncatan itu? Perlukah transformasi tsb diarahkan atau dibiarkan saja berjalan natural? Segala teori telah dicoba seperti…

1. TEORI PERILAKU DAN KOMUNIKASI-PERSONAL

Perubahan transformatif-klasik ala modernisasi spt ide2 Lerner, Mc Clelland, Mosher, Roger & Shoemaker dsb yg menyarankan transformasi sosial harus mdimulai di tataran individu. Maka muncullah pendekatan yg behavioristik-individual dimana Penyuluhan, Training, Sosialisasi menjadi pendekatan utamanya. Ternyata praktek transformasi pedesaan, menghasilkan ketidakpuasan2 di tk lokal yg tak pendek “jalan ceritanya” di desa. Perubahan2 pada tataran kognisi, sikap, maupun keterampilan orang desa, menghasilkan pola perilaku baru di desa yg rupa-rupa warnanya. Hasilnya mengejutkan (orang menjadi cerdik) juga memprihatinkan (sekaligus menjadi single-minded) disana sini. [Sekedar ilustrasi: kemarin saya diskusi dengan sekelompok tani di Sumedang, mereka bilang: “petani disini sudah **maju**, karena kita selalu menanam varietas2 baru yg lebih baik produktivitasnya. Pokoknya, asal kita *taat dan ikuti** pemerintah, maka amanlah nasib petani]…rupanya “maju = taat dan mengikuti kata2 pemerintah” (smile..smile..:-)…begitu naifkah masyarakat lokal kita, sebagai akibat ketergantungan yang dialaminya selama ini terhadap pemerintah?

2. TEORI KELEMBAGAAN

Perubahan transformatif-klasik ala penataan kelembagaan seperti ide-ide dari Norman Uphoff, Fukuyama, Ellis, Chambers, dsb ternyata banyak memberikan “kemubaziran kelembagaan” di desa akibat intervensi negara terlalu berlebihan (NB: saat ini setiap kementrian masuk ke desa dgn program “gegap gempita” tetapi dijalankan masing-masing, sampai-sampai membuat warga desa “bengong”…..ada proyek2 seperti “Desa yg good-governance”, “Desa Siaga Bencana”, “Desa Mandiri Pangan”, “Desa Mandiri Energi”, Desa PUAP, Desa PNPM, Desa Konservasi, Desa ini dan itu….lengkap dengan “paket kelembagaan/pengaturannya”. Orang desa tinggal “memakannya” (spt iklan sosis: tinggal leb…tinggal leb…habis sosisnya..). Desa diberi label ini dan itu, tanpa orang desa paham untuk apa semua itu sebenarnya….

3. TEORI STRUKTUR SOSIAL

Perubahan transformatif ala structural adjustment melalui investasi pedesaan, pertumbuhan ekonomi, sebagaimana menjadi perhatian Hayami & Kikuchi, Sajogyo, DH Penny, Collier, dsb, dimana intervensi2 ekonomi sangat kuat. Tetapi, di sisi lain ternyata ia selalu “memakan korban” pada sisi kehidupan desa seperti komersialisasi yg terlalu tajam, selfishness dan individualisme yg menggumpal. Prof Sajogyo menyebutnya “money-tisasi” via Pembangunan yang melumpuhkan kelembagaan2 tradisi yg sdh mapan. Misal: organisasi berbasis solidaritas sosial diganti dgn solidaritas berbasis upah.

4. TEORI EKONOMI POLITIK

Sementara itu dari penataan ekonomi politik, Ulrich Beck, Tania Li, Foucault, Dryzek, Andre Gorz, Bryant & Baley, Vandhana Shiva, dsb.. selalu dan selalu menyinggung adanya relasi-relasi kuasa yang (tak mudah dibongkar begitu sajay) yg membuat perubahan di tingkat lokalitas, sulit diduga arahnya (baik transformasi tsb yg berjalan natural, maupun yg dikawal dgn ketat).

5. TEORI KEBUDAYAAN

Koenjaraningrat mengajukan “mentalitet pembangunan” utk menyikapi transformasi sosial. Mentalitas itu berhasil menggemuruhkan upaya perubahan, tetapi etika yg terbangun saat ini bukan semangat berbuat bagi semua. Melainkan “proyek-isme pembangunan” untuk mencari uang demi keuntungan pribadi dan kelompok. Sekalipun dampaknya pembangunan adalah perubahan juga, tetapi “ruh” penggerak perubahannya berbeda dan maknanya lain. Makanya pembangunan menjadi “makanan empuk korupsi”.

6. TEORI GERAKAN RADIKAL

Mereka yang frustrasi terhadap stagnasi, perlu “angkat senjata” dan bergerak sendiri. Penjelasan dari wing teori neo-Marxis spt Mellucci, Frank, Cardoso, Samir Amin, Chase-Dunn, Forsyth, dan para pemerhati gerakan sosial radikal hendak melakukan transformasi ala dekonstruktif Derridarian. Hasilnya, warna-warni “pemberontakan desa”.

Pertanyaannya: route mana, yang masih perlu dijelajahi utk transformasi pedesaan Indonesia? Harus ada rute baru atau merevitalisasi rute lama?

Perubahan sosial di pedesaan, saya ibaratkan “layaknya bis yang berjalan menyusuri lintasan, dimana bus tsb berhenti halte demi halte”. Setiap mencapai satu halte atau perhentian, bis harus bergerak ke halte berikut”. Berbeda dengan bus, masyarakat desa tak bisa bergerak dengan cara yg sama layaknya bus yg tinggal tancap gas, dan menjalani rute yg sama berulang-ulang. Gerakan masyarakat bukanlah layaknya “trayek sebuah bus” yang bisa dilewati dan diulang-ulang perjalanannya tanpa berubah dalam waktu lama. Pengulangan2 hanya membuat persoalan makin runyam.

Solusinya, transformasi sosial di pedesaan harus terus mengeksplor cara dan route baru. Tantangannya: cara radikal spt ini, sering Pemerintah emoh (enggan) melakukannya. Inilah penyebab stagnasi di pedesaan selama ini….desa mengalami kebingungan…sebingung mereka yang hendak mengintervensinya…………

Arya Hadi Dharmawan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: