Bantaeng Jadi Contoh untuk RUU Desa

Tinggalkan komentar

6 November 2012 oleh aliansidesa

MAKASSAR, KOMPAS.com – Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang desa-desanya sudah mandiri. Hal itu bisa menjadi cermin untuk Rancangan Undang-undang (RUU) Desa. Dengan begitu, rencananya Selasa (06/11/2012) Panitia Khusus (Pansus) melakukan kunjungan di daerah tersebut.

Anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko saat menggelar konferensi pers di ruang Orchid lantai 2 Hotel Clarion, Makassar, Senin (05/11/2012), mengungkapkan, reses yang dilakukan Pansus memilih Kabupaten Bantaeng karena banyak desa yang berprestasi di daerah itu.

“Desa-desa di Kabupaten Bantaeng bisa menjadi contoh pada RUU Desa. Kenapa desa-desa lain tidak bisa seperti di Bantaeng, mandiri dan bisa me-manage anggarannya sendiri. Jadi nantinya, (anggaran) desa bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menggunakan satu pintu di pusat, yakni Kementerian Keuangan. Jadi tidak usah bikin pos baru, cukup dari Kementerian Keuangan langsung dialokasikan anggarannya ke desa- desa. Supaya anggaran tersebut bisa langsung dirasakan oleh desa itu sendiri,” katanya.

Menurut Budiman, sebagian besar wilayah adalah pedesaan. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Namun selama ini, desa-desa terlupakan dan tidak mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Dengan adanya RUU Desa, nantinya akan menjadi payung keragaman desa di Tanah Air dengan segala kekhususannya.

“Sejak Indonesia merdeka, baru pada tahun ini UU Desa dibahas. Anggota DPR periode 2004-2009 sudah mulai mewacanakan (UU Desa) namun gagal ditindaklanjuti. Dengan UU Desa juga akan memberikan jaminan ekonomi bagi desa secara kelembagaan melalui badan usaha milik desa. Kalau di Bantaeng terdapat hasil rumput laut, maka desa akan mendapat bagian saham yang jelas dan tidak hanya berupa kompensasi ganti rugi semata,” jelas Budiman yang merupakan wakil Ketua Pansus RUU Pedesaan ini kepada Kompas.com.

Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam menambahkan, saat ini terdapat sekitar 68.000 desa di Indonesia, dan sekitar 33.000 berada di wilayah hutan. Menurutnya, desa di hutan jika tidak dipayungi aturan yang jelas, maka dapat dianggap ilegal jika mengacu pada UU Kehutanan.

“UU ini sangat penting, mengingat hingga kini orang Indonesia tetap terikat dengan desa, karena hampir 90 persen masyarakat berasal dari desa,” paparnya.

Senada yang dikemukakan tim penyusun naskah akademik, Arie Sudjito dari IRE-FPPD-ACCESS-Tifa Foundation. Ia mengatakan, ada tiga rekomendasi penting untuk RUU Desa. Pertama, RUU Desa sebaiknya memperkuat perubahan relasi yang positif antara kabupaten/kota dengan desa dengan cara menegaskan asas dan pendekatan rekognisi, apresiasi dan fasilitasi supradesa terhadap desa.

Kedua, RUU Desa sebaiknya meminimalisasi risiko-risiko intervensi dan politisasi terhadap desa dengan cara mengurangi model “cek kosong” yang terlalu besar kepada bupati/wali kota dalam mengatur dan mengurus desa. Serta ketiga, RUU Desa sebaiknya mengakomodasi keberadaan asosiasi desa sebagai wadah kerjasama antardesa dan basis representasi serta negosiasi desa di hadapan pemerintah supradesa. (kompas)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: