DPRD Jabar Kaji Kepastian Hukum Perangkat Desa

2

6 November 2012 oleh aliansidesa

Bandung, BEDAnews :   Ketua DPRD Jawa Barat Ir. Irfan Suryanagara merekomendasi Komisi A DPRD Jabar untuk melakukan kajian tentang masa jabatan perangkat desa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penggantian perangkat desa, setiap ada penggantian Kepala Desa yang selama ini biasanya diikuti dengan penggantian perangkat desa oleh Kades terpilih.

Irfan menyarankan untuk lebih menkaji PP 19 tahun 2010 tentang keberadaan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, dimana didalamnya mengatur urusan perangkatan desa untuk diatur sedimikian rupa, sehingga ada keseragaman.

“Sejauhmana PP 19 tersebut dapat dijadikan payung hukum untuk masa jabatan perangkat desa,” tegas Irfan saat menerima audensi pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jabar dan pengurus PPDI Kabupaten se Jabar, diruang rapat komisi A, pada Senin (5/11) yang juga dihadiri Sekretaris Komisi A DPRD Jabar, Sugianto Nangolah, SH., MH.,  Deden Darmansyah, Aep Sulaeman dan Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Jabar, Ade Afriadi.

Sampai saat ini menurut Irfan, memang masa jabatan perangkat desa belum ada aturan yang pasti, untuk itu perlu dibuat nomenklatur yang jelas. Atau dikeluarkannya Pergub tentang perangkat desa.

Sementara terkait aspirasi yang disampaikan PPDI Jabar beberapa bulan lalu, DPRD Jabar telah menyurati Kemendagri, Kemenpan dan DPR RI untuk meminta pandangan dan penjelasan tentang posisi masa jabatan perangkat desa. Tapi, sampai saat ini menurut pusat, bahwa Pemerintah Pusat dan DPR RI tengah menggodok Rencangan UU Desa.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PPDI Jabar, Rofik Hikmayana, mengatakan dalam waktu dekat ini ada beberapa Kades yang akan habis masa jabatannya, dan biasanya setiap Kades terpilih akan melakukan penggantian perangkat desa.

Hal ini menjadikan para perangkat desa khawatir dan untuk itu PPDI meminta pandangan dan kajian dari DPRD Jabar dan Pemprov Jabar, agar kades terpilih tidak serta merta seenaknya mengganti perangkat desa, tuturnya.

Perwakilan PPDI Kab. Karawang A Saepudin, menyatakan di Karawang hampir 60% masa jabatan Kades akan berakhir, untuk itu pihaknya meminta DPRD Jabar dan Pemprov melalui Kabag Pemdes membuat kebijakan agar perangkat desa tidak seenaknya diganti oleh Kades terpilih. Juga berharap, agar gaji perangkat desa minimal setara dengan UMK yang berlaku di Kabupaten masing-masing.

Menanggapi aspirasi parangkat desa tersebut, Kabag Pemdes Setda Jabar Ade Afriadi mengatakan, berdasarkan PP 72 disebutkan bahwa Kades, Sekdes dan Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa.

Ade mengungkapkan bahwa aturan perangkat desa, memang sampai saat ini tidak diatur lebih rinci, sehingga setiap ada penggantian Kades, perangkatnya juga ikut diganti. Bahkan Kades lama tidak mau memberikan pertanggung jawaban atas pemerintahannya, baik itu masalah anggaran maupun asset desa.

Terkait, akan habisnya masa jabatan Kades menjelang Pilgub, Ade mengutarakan sebaiknya pelaksanaan Pilkades ditunda dulu. Namun bukan berarti memperpanjang masa jabatan kades tapi penangguhan pilkades saja.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Jabar, Sugianto Nangolah mengatakan Komisi A akan mengkaji dan memperdalami tentang keberadaan perangkat desa, sehingga kedepan para perangkat desa memiliki payung hukum atau kepastian hukum.

Diharapkan dengan adanya payung hukum, kedepan tidak akan lagi terjadi pemberhentian perangkat desa dengan seenaknya oleh kepala desa baru, selain itu, juga Komisi A sangat mendorong adanya perubahan dan kemajuan desa untuk dapat menjadi desa mandiri dan sejahtera. (hermanto/ BEDAnews)

2 thoughts on “DPRD Jabar Kaji Kepastian Hukum Perangkat Desa

  1. Suyadi Ramane Sakti mengatakan:

    Kalo di Banyumas, Umunya jawa tengah jabatan perangkat desa sampe tua (Nenek ato Kakek).
    Sesuai PP 72 Tahun 2005
    Pasal 26
    (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
    (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
    (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
    (4) Kctentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
    (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
    a. persyaratan calon;
    b. mekanisme pengangkatan;
    c. masa jabatan;
    d. kedudukan keuangan;
    e. uraian tugas;
    f. larangan; dan
    g. mekanisme pemberhentian.

  2. Ujang Winata mengatakan:

    bagus sekai…berati pemerintahan d banyumas sudah bisa terbuka,,dan bisa mengacu pada perda ataupun uu dan pp…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: